SHUTTERSTOCK
Ilustrasi
WASHINGTON, KOMPAS.com - Sebanyak 25 dari 100 pemimpin eksekutif korporasi Amerika Serikat menerima gaji yang lebih besar daripada pengeluaran perusahaan untuk pembayaran pajak. Demikian hasil kajian Insitute for Policy Studies yang diumumkan di Washington, Rabu (31/8).
Ini adalah dampak kebijakan mantan Presiden AS George W Bush, yang menurunkan pajak korporasi. Di sisi lain, Kongres AS dan Gedung Putih dihadapkan pada tugas pengurangan utang negara, yang sudah mencapai 14,58 triliun dollar AS.
Lembaga beraliran kiri tersebut juga menemukan perusahaan yang menghabiskan dana lebih besar untuk melobi ketimbang pengeluaran untuk pembayaran pajak.
Lembaga ini membandingkan gaji pemimpin eksekutif (chief executive office/CEO) dengan pajak pendapatan yang dibayar kepada pemerintah pusat AS, belum termasuk pajak untuk pemerintah asing dan pajak pemerintah daerah yang mungkin harus dibayarkan.
Rata-rata kompensasi untuk 25 CEO, termasuk General Electric (GE), Verizon, Boeing, dan eBay, sebesar 16,7 juta dollar AS per tahun (Rp 141,9 miliar) pada 2010. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang rata-rata pajak perusahaan pada tahun yang sama.
Sebanyak 25 CEO itu juga mengalami peningkatan gaji tahun 2011. Gaji para CEO di perusahaan yang terdaftar dalam indeks S&P 500 rata-rata ”hanya” 10,8 juta dollar AS.
Kajian itu disusun berdasarkan dokumen publik tentang jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kepada Internal Revenue Service (IRS), semacam badan yang mengurusi penerimaan pajak negara di AS.
CEO Boeing Jim McNerney bergaji 13,8 juta dollar AS, tetapi perusahaan hanya membayar pajak kepada pemerintah pusat 13 juta dollar AS. Perusahaan ini juga mengeluarkan 20,8 juta dollar AS untuk lobi dan dukungan kampanye di AS.
CEO GE Jeff Immelt dibayar 15,2 juta dollar AS tahun 2010. Perusahaan ini malah mendapatkan restitusi pajak dari pemerintah pusat 3,3 miliar dollar AS. Namun, GE dan mengeluarkan dana 41,8 juta dollar AS untuk lobi dan kampanye politik.
Lagi, kajian itu menemukan kesenjangan yang semakin besar antara gaji para CEO dan pegawai perusahaan pada umumnya. Rata-rata gaji para CEO itu sebanyak 325 kali dari rata-rata gaji para pekerja tahun 2010. Pada tahun 2009, perbedaan itu hanya 263 kali.
Kajian ini dipublikasikan seiring dengan niat Presiden AS Barack Obama bahwa pajak korporasi harus dinaikkan untuk mengurangi utang negara.
Lembaga yang bermarkas di Washington itu juga mengatakan, hampir semua perusahaan itu memiliki anak-anak perusahaan di negara-negara surga bebas pajak, seperti Bermuda. Luksemburg, dan Singapura. ”Mereka yang mengelola perusahaan melakukan banyak taktik, dengan tujuan agar bisa menerima kompensasi yang lebih besar ketimbang kewajiban pajak,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Dalam kajian terpisah yang dikeluarkan konsultan pajak Equilar ditemukan para CEO semakin banyak memperoleh porsi kepemilikan saham perusahaan melalui berbagai rekayasa akuntansi. Bagian saham opsi untuk para CEO naik dari 6,2 persen tahun 2006 jadi 7,4 persen tahun 2010.
Seorang anggota Komisi Pengawasan DPR AS dari Demokrat, Elijah Cummings, menyerukan agar diadakan dengar pendapat mengenai kompensasi bagi para CEO ini. Tujuannya, untuk mengevaluasi lebih jauh apakah masalah kompensasi bagi para CEO ini menjadi penyebab krisis ekonomi yang terus berlanjut.
Perusahaan menyangkal
Beberapa perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut mempertanyakan metodologi kajian. Juru bicara GE, Andrew Williams, menyatakan, kajian tersebut tidak akurat.
Roberto Varretoni, juru bicara Verizon, menegaskan, ”Perusahaan sepenuhnya sadar pajak dan melakukan kewajiban.”
Juru bicara eBay juga mempertanyakan metodologi kajian itu sekaligus membantah kesan bahwa perusahaan menghindari kewajiban pajak.
Juru bicara Boeing, Chaz Bickers, mengatakan, kajian itu juga salah. Boeing menyatakan, angka pembayaran pajak pemerintah pusat sebesar 13 juta dollar AS yang digunakan Insitute for Policy Studies (IPS) salah karena Boeing membayar pajak 360 juta dollar AS. ”Pembayaran pajak pemerintah pusat tahun lalu ada ratusan juta dollar AS,” ujarnya.
Para pakar membantah secara tidak langsung komentar-komentar dari perusahaan itu. Masalahnya, sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk keperluan laporan keuangan ke Badan Pengawas Pasar Modal AS (SEC) berbeda dengan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menghitung pajak perusahaan atau laporan ke IRS.
”Laporan keuangan ke IRS oleh Boeing tidak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh IPS, kata Scott Dyreng, seorang asisten profesor pada Duke’s Fuqua School of Bussines yang mempelajari pajak perusahaan.
Chuck Collings, seorang ilmuwan senior IPS dan penulis laporan ini menegaskan, perbedaan itu menunjukkan ada semacam rekayasa keuangan. Bahkan, dikatakan, sejumlah perusahaan malah menerima fasilitas pembebasan pajak. (Reuters/Joe)
Ini adalah dampak kebijakan mantan Presiden AS George W Bush, yang menurunkan pajak korporasi. Di sisi lain, Kongres AS dan Gedung Putih dihadapkan pada tugas pengurangan utang negara, yang sudah mencapai 14,58 triliun dollar AS.
Lembaga beraliran kiri tersebut juga menemukan perusahaan yang menghabiskan dana lebih besar untuk melobi ketimbang pengeluaran untuk pembayaran pajak.
Lembaga ini membandingkan gaji pemimpin eksekutif (chief executive office/CEO) dengan pajak pendapatan yang dibayar kepada pemerintah pusat AS, belum termasuk pajak untuk pemerintah asing dan pajak pemerintah daerah yang mungkin harus dibayarkan.
Rata-rata kompensasi untuk 25 CEO, termasuk General Electric (GE), Verizon, Boeing, dan eBay, sebesar 16,7 juta dollar AS per tahun (Rp 141,9 miliar) pada 2010. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang rata-rata pajak perusahaan pada tahun yang sama.
Sebanyak 25 CEO itu juga mengalami peningkatan gaji tahun 2011. Gaji para CEO di perusahaan yang terdaftar dalam indeks S&P 500 rata-rata ”hanya” 10,8 juta dollar AS.
Kajian itu disusun berdasarkan dokumen publik tentang jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kepada Internal Revenue Service (IRS), semacam badan yang mengurusi penerimaan pajak negara di AS.
CEO Boeing Jim McNerney bergaji 13,8 juta dollar AS, tetapi perusahaan hanya membayar pajak kepada pemerintah pusat 13 juta dollar AS. Perusahaan ini juga mengeluarkan 20,8 juta dollar AS untuk lobi dan dukungan kampanye di AS.
CEO GE Jeff Immelt dibayar 15,2 juta dollar AS tahun 2010. Perusahaan ini malah mendapatkan restitusi pajak dari pemerintah pusat 3,3 miliar dollar AS. Namun, GE dan mengeluarkan dana 41,8 juta dollar AS untuk lobi dan kampanye politik.
Lagi, kajian itu menemukan kesenjangan yang semakin besar antara gaji para CEO dan pegawai perusahaan pada umumnya. Rata-rata gaji para CEO itu sebanyak 325 kali dari rata-rata gaji para pekerja tahun 2010. Pada tahun 2009, perbedaan itu hanya 263 kali.
Kajian ini dipublikasikan seiring dengan niat Presiden AS Barack Obama bahwa pajak korporasi harus dinaikkan untuk mengurangi utang negara.
Lembaga yang bermarkas di Washington itu juga mengatakan, hampir semua perusahaan itu memiliki anak-anak perusahaan di negara-negara surga bebas pajak, seperti Bermuda. Luksemburg, dan Singapura. ”Mereka yang mengelola perusahaan melakukan banyak taktik, dengan tujuan agar bisa menerima kompensasi yang lebih besar ketimbang kewajiban pajak,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Dalam kajian terpisah yang dikeluarkan konsultan pajak Equilar ditemukan para CEO semakin banyak memperoleh porsi kepemilikan saham perusahaan melalui berbagai rekayasa akuntansi. Bagian saham opsi untuk para CEO naik dari 6,2 persen tahun 2006 jadi 7,4 persen tahun 2010.
Seorang anggota Komisi Pengawasan DPR AS dari Demokrat, Elijah Cummings, menyerukan agar diadakan dengar pendapat mengenai kompensasi bagi para CEO ini. Tujuannya, untuk mengevaluasi lebih jauh apakah masalah kompensasi bagi para CEO ini menjadi penyebab krisis ekonomi yang terus berlanjut.
Perusahaan menyangkal
Beberapa perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut mempertanyakan metodologi kajian. Juru bicara GE, Andrew Williams, menyatakan, kajian tersebut tidak akurat.
Roberto Varretoni, juru bicara Verizon, menegaskan, ”Perusahaan sepenuhnya sadar pajak dan melakukan kewajiban.”
Juru bicara eBay juga mempertanyakan metodologi kajian itu sekaligus membantah kesan bahwa perusahaan menghindari kewajiban pajak.
Juru bicara Boeing, Chaz Bickers, mengatakan, kajian itu juga salah. Boeing menyatakan, angka pembayaran pajak pemerintah pusat sebesar 13 juta dollar AS yang digunakan Insitute for Policy Studies (IPS) salah karena Boeing membayar pajak 360 juta dollar AS. ”Pembayaran pajak pemerintah pusat tahun lalu ada ratusan juta dollar AS,” ujarnya.
Para pakar membantah secara tidak langsung komentar-komentar dari perusahaan itu. Masalahnya, sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk keperluan laporan keuangan ke Badan Pengawas Pasar Modal AS (SEC) berbeda dengan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menghitung pajak perusahaan atau laporan ke IRS.
”Laporan keuangan ke IRS oleh Boeing tidak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh IPS, kata Scott Dyreng, seorang asisten profesor pada Duke’s Fuqua School of Bussines yang mempelajari pajak perusahaan.
Chuck Collings, seorang ilmuwan senior IPS dan penulis laporan ini menegaskan, perbedaan itu menunjukkan ada semacam rekayasa keuangan. Bahkan, dikatakan, sejumlah perusahaan malah menerima fasilitas pembebasan pajak. (Reuters/Joe)
No comments:
Post a Comment